MUZAKARAH MAJELIS TARJIH PDM BUKITTINGGI: MENELAAH DINAMIKA KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM DI ERA ORDE LAMA, ORDE BARU, DAN REFORMASI

MUZAKARAH MAJELIS TARJIH PDM BUKITTINGGI: MENELAAH DINAMIKA KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM DI ERA ORDE LAMA, ORDE BARU, DAN REFORMASI

BUKITTINGGI – Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Bukittinggi melalui Majelis Tarjih menyelenggarakan kegiatan Muzakarah pada Jumat, 9 Oktober 2026, bertempat di Masjid Baitul Jalal. Kegiatan ini mengangkat tema “Analisis Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia Era Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi”, dengan menghadirkan Dr. Mustafa Malin Batuah, M.Pd. sebagai narasumber.

Muzakarah tersebut menjadi ruang intelektual dan refleksi bagi warga Muhammadiyah untuk memahami perjalanan panjang pendidikan Islam di Indonesia, khususnya terkait dinamika kebijakan pemerintah dalam membangun, mengembangkan, dan mengatur sistem pendidikan Islam sejak masa kemerdekaan hingga era kontemporer. Pembahasan tidak hanya diarahkan pada aspek historis, tetapi juga menyentuh persoalan mendasar mengenai kualitas pendidikan Islam, orientasi keilmuan, penguatan nilai-nilai syariat, serta tantangan lembaga pendidikan Islam dalam menghadapi perubahan zaman.

Dalam pemaparannya, Dr. Mustafa Malin Batuah menjelaskan bahwa perkembangan pendidikan Islam di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik nasional dan hubungan antara pemerintah dengan kekuatan sosial-keagamaan, khususnya umat Islam. Kebijakan pendidikan Islam dari satu periode pemerintahan ke periode berikutnya menunjukkan adanya perubahan pendekatan, kepentingan, dan orientasi dalam menempatkan agama sebagai bagian penting dari pembangunan bangsa.

Dinamika Kebijakan Pendidikan Islam Sejak Masa Kemerdekaan

Narasumber mengawali pembahasan dengan menjelaskan bahwa pendidikan Islam di Indonesia mengalami perjalanan yang panjang dan penuh dinamika. Sejak masa Orde Lama, Orde Baru, hingga Reformasi, kebijakan pemerintah terhadap pendidikan Islam memperlihatkan perubahan yang dipengaruhi oleh kondisi politik, sosial, ekonomi, serta konfigurasi hubungan antara negara dan umat Islam.

Pada masa Orde Lama, pendidikan Islam berada dalam proses penyesuaian dengan sistem kenegaraan yang baru terbentuk setelah Indonesia merdeka. Pemerintah menghadapi tantangan besar dalam membangun sistem pendidikan nasional yang mampu menyatukan berbagai kelompok masyarakat dengan latar belakang agama, budaya, dan pemikiran yang beragam. Dalam situasi tersebut, pendidikan Islam terus memperjuangkan pengakuan dan ruang yang memadai dalam sistem pendidikan nasional.

Keberadaan pesantren, madrasah, dan lembaga pendidikan Islam lainnya menjadi bagian penting dalam membangun karakter masyarakat. Lembaga-lembaga tersebut bukan hanya berfungsi sebagai tempat transfer ilmu pengetahuan agama, tetapi juga berperan dalam membentuk kesadaran kebangsaan, moralitas, dan identitas keislaman masyarakat Indonesia.

Memasuki masa Orde Baru, kebijakan pendidikan mengalami perkembangan dengan semakin kuatnya peran negara dalam mengatur sistem pendidikan nasional. Pendidikan Islam memperoleh berbagai bentuk pengakuan dan pembinaan melalui kebijakan pemerintah. Namun, hubungan antara pemerintah dan umat Islam juga mengalami dinamika tersendiri, terutama berkaitan dengan posisi politik Islam dan ruang gerak organisasi keagamaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pada masa Reformasi, ruang partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan semakin terbuka. Otonomi, demokratisasi, dan perkembangan regulasi pendidikan memberikan peluang lebih luas bagi lembaga pendidikan Islam untuk berkembang. Perguruan tinggi Islam, madrasah, pesantren, dan berbagai institusi pendidikan berbasis keagamaan memperoleh kesempatan untuk melakukan pengembangan kelembagaan, peningkatan mutu, serta inovasi kurikulum.

Dari perjalanan tersebut, dapat dipahami bahwa perkembangan pendidikan Islam di Indonesia merupakan hasil interaksi kompleks antara agama, politik, dan pendidikan. Ketiganya saling memengaruhi dan terus mengalami penyesuaian sesuai dengan tuntutan zaman serta kebutuhan masyarakat.

Pendidikan Islam dan Hubungannya dengan Politik Negara

Lebih jauh, narasumber menekankan bahwa kebijakan pendidikan Islam tidak pernah sepenuhnya terpisah dari arah politik pemerintahan. Keputusan negara dalam menentukan kurikulum, kelembagaan, anggaran, pengakuan terhadap pendidikan keagamaan, serta pengembangan perguruan tinggi Islam selalu memiliki keterkaitan dengan visi pembangunan nasional dan cara pemerintah memandang peran agama dalam kehidupan masyarakat.

Dalam konteks Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, pendidikan Islam memiliki posisi strategis. Pendidikan tidak hanya menjadi sarana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam membentuk generasi yang memiliki keimanan, ketakwaan, akhlak mulia, dan tanggung jawab sosial.

Oleh karena itu, kebijakan pemerintah terhadap pendidikan Islam perlu terus dikaji secara kritis. Dukungan pemerintah terhadap pembangunan lembaga pendidikan, peningkatan kesejahteraan pendidik, pemberian beasiswa, serta penguatan sarana dan prasarana merupakan langkah penting. Akan tetapi, seluruh kebijakan tersebut juga perlu dilihat dari sisi substansi, yakni sejauh mana mampu meningkatkan kualitas keilmuan dan karakter keislaman peserta didik.

Menurut narasumber, keberhasilan pendidikan Islam tidak cukup hanya diukur dari bertambahnya jumlah lembaga pendidikan, banyaknya perguruan tinggi Islam, atau meningkatnya jumlah lulusan. Lebih dari itu, keberhasilan harus dilihat dari kemampuan lembaga pendidikan melahirkan generasi yang menguasai ilmu pengetahuan, memahami ajaran Islam secara mendalam, serta mampu mengamalkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari.

Pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren sebagai Kebijakan Strategis

Salah satu isu penting yang turut menjadi perhatian dalam muzakarah adalah perkembangan kebijakan pemerintah terhadap pesantren. Narasumber menilai pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren pada masa pemerintahan Presiden Prabowo merupakan salah satu langkah strategis dalam memperkuat posisi pendidikan pesantren di Indonesia.

Kebijakan tersebut dipandang memiliki arti penting karena pesantren merupakan salah satu institusi pendidikan Islam tertua dan memiliki kontribusi besar dalam perjalanan sejarah bangsa. Pesantren telah melahirkan banyak ulama, cendekiawan, tokoh masyarakat, dan pemimpin bangsa yang berperan dalam membangun kehidupan keagamaan maupun kebangsaan.

Penguatan kelembagaan pesantren diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas pendidikan, memperluas akses terhadap sumber daya, memperbaiki tata kelola, serta meningkatkan kapasitas para pendidik dan pengelola pesantren. Dengan dukungan kebijakan yang tepat, pesantren dapat terus mempertahankan tradisi keilmuannya sekaligus beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Namun demikian, penguatan kelembagaan pesantren tidak boleh hanya berorientasi pada aspek administratif dan pembangunan fisik. Hal yang paling mendasar adalah menjaga ruh pendidikan pesantren, yaitu penguatan akidah, pendalaman ilmu-ilmu syariat, pembentukan akhlak, pembiasaan ibadah, dan pengembangan tradisi keilmuan Islam.

Dengan demikian, kebijakan pemerintah hendaknya menjadi instrumen yang memperkuat identitas dan kualitas pesantren, bukan justru menghilangkan karakter khas pendidikan Islam yang selama ini menjadi kekuatan utamanya.

Tantangan Sekularisasi dalam Pendidikan Islam

Salah satu bagian yang cukup kritis dalam pemaparan Dr. Mustafa Malin Batuah adalah mengenai potensi sekularisasi dalam pendidikan Islam. Narasumber mengingatkan bahwa di balik berbagai program pemerintah yang terlihat mendukung kemajuan pendidikan, umat Islam perlu tetap melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap arah kebijakan pendidikan yang dijalankan.

Dalam pandangannya, terdapat kecenderungan sekularisasi yang perlu diwaspadai apabila pendidikan semakin memisahkan ilmu pengetahuan dari nilai-nilai agama. Pendidikan Islam seharusnya tidak hanya menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan akademik dan keterampilan profesional, tetapi juga membentuk pribadi yang memiliki landasan keimanan dan komitmen terhadap ajaran Islam.

Narasumber mengaitkan persoalan tersebut dengan kondisi sebagian lulusan perguruan tinggi Islam yang dinilai belum memiliki penguasaan memadai terhadap ilmu-ilmu pokok syariat. Kemampuan memahami Al-Qur'an, hadis, fikih, usul fikih, akidah, dan berbagai disiplin ilmu keislaman lainnya merupakan fondasi penting bagi seorang lulusan lembaga pendidikan tinggi Islam.

Persoalan ini menjadi semakin penting ketika pendidikan tinggi Islam diharapkan mampu melahirkan generasi ulama, intelektual Muslim, dan profesional yang memiliki pemahaman agama secara mendalam. Jika penguasaan terhadap ilmu-ilmu dasar keislaman semakin melemah, maka identitas dan keunggulan pendidikan Islam berpotensi mengalami pergeseran.

Selain aspek penguasaan ilmu, narasumber juga menyoroti persoalan komitmen pengamalan ajaran Islam di kalangan mahasiswa. Menurutnya, keberhasilan pendidikan Islam semestinya tercermin melalui perilaku dan kepribadian lulusannya, termasuk dalam pelaksanaan ibadah, etika pergaulan, kesantunan, serta adab berpakaian.

Pendidikan agama tidak seharusnya berhenti pada penguasaan teori dan penyelesaian mata kuliah. Nilai-nilai Islam perlu menjadi bagian dari kesadaran, kebiasaan, dan karakter setiap peserta didik. Dengan demikian, terdapat hubungan yang kuat antara ilmu yang dipelajari dengan perilaku yang ditampilkan dalam kehidupan sehari-hari.

Kritik tersebut menjadi pengingat bahwa pendidikan Islam harus mampu mengintegrasikan tiga aspek utama, yaitu penguasaan ilmu, pembentukan karakter, dan pengamalan nilai-nilai agama.

Perdebatan Integrasi Keilmuan dan Perkembangan UIN

Pembahasan mengenai sekularisasi pendidikan Islam juga berkaitan dengan perkembangan perguruan tinggi Islam, khususnya transformasi sejumlah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) menjadi Universitas Islam Negeri (UIN).

Dalam muzakarah tersebut, narasumber menyampaikan pandangan kritis mengenai perkembangan UIN. Ia mengingatkan adanya kekhawatiran bahwa perluasan bidang keilmuan di perguruan tinggi Islam dapat mengurangi perhatian terhadap penguasaan ilmu-ilmu syariat secara mendalam.

Salah satu indikator yang menjadi perhatian adalah kemampuan mahasiswa dalam membaca dan memahami kitab-kitab turats atau literatur klasik Islam. Kitab turats merupakan warisan intelektual para ulama terdahulu yang menjadi sumber penting dalam memahami perkembangan ilmu-ilmu keislaman, khususnya fikih, tafsir, hadis, bahasa Arab, dan usul fikih.

Kemampuan membaca kitab turats bukan sekadar keterampilan bahasa, melainkan juga menunjukkan penguasaan terhadap tradisi keilmuan Islam. Mahasiswa yang menempuh pendidikan tinggi Islam, terlebih pada jenjang magister dan doktoral dalam bidang keislaman, idealnya memiliki kemampuan untuk mengakses sumber-sumber primer dan memahami pemikiran ulama secara mendalam.

Narasumber menilai bahwa minimnya penguasaan kitab-kitab turats, bahkan pada sebagian mahasiswa jenjang doktoral, merupakan persoalan yang patut menjadi bahan evaluasi serius.

Meskipun demikian, perkembangan UIN juga memiliki tujuan akademik yang perlu dipahami secara proporsional. Semangat transformasi kelembagaan tersebut antara lain didorong oleh gagasan integrasi ilmu, yaitu upaya menghubungkan nilai-nilai Islam dengan berbagai disiplin ilmu pengetahuan umum.

Gagasan integrasi keilmuan memiliki landasan pemikiran yang penting. Islam tidak mengenal pemisahan secara mutlak antara ilmu agama dan ilmu dunia. Seluruh ilmu pada dasarnya dapat menjadi sarana untuk memahami kebesaran Allah, mengembangkan peradaban, dan memberikan kemaslahatan bagi umat manusia.

Oleh karena itu, persoalan utamanya bukan terletak pada keberadaan UIN atau perluasan disiplin ilmu, melainkan bagaimana memastikan bahwa pengembangan ilmu pengetahuan umum tidak mengorbankan kedalaman penguasaan ilmu agama.

Perguruan tinggi Islam perlu menemukan keseimbangan antara pengembangan sains, teknologi, sosial-humaniora, dan penguatan ilmu-ilmu syariat. Integrasi keilmuan harus menghasilkan lulusan yang memiliki wawasan luas sekaligus memiliki fondasi agama yang kokoh.

Dengan demikian, kritik terhadap perkembangan pendidikan tinggi Islam harus menjadi dorongan untuk memperbaiki kualitas kurikulum, metode pembelajaran, kompetensi dosen, dan standar capaian lulusan.

Meneladani Tradisi Keilmuan Ulama Nusantara

Dalam pemaparannya, Dr. Mustafa Malin Batuah juga mengajak peserta muzakarah untuk melakukan refleksi terhadap sejarah keilmuan Islam di Nusantara. Menurutnya, para ulama terdahulu telah menunjukkan pencapaian intelektual yang luar biasa meskipun hidup dalam keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan.

Para ulama Nusantara mampu menghasilkan karya-karya besar dalam berbagai disiplin ilmu keislaman. Karya tersebut tidak hanya menjadi kebanggaan sejarah, tetapi juga tetap dipelajari dan dijadikan rujukan oleh generasi Muslim hingga saat ini.

Hal ini menunjukkan bahwa kualitas keilmuan tidak semata-mata ditentukan oleh kemegahan gedung pendidikan, kecanggihan teknologi, atau besarnya anggaran lembaga. Kesungguhan dalam menuntut ilmu, kedisiplinan, ketekunan membaca, kedalaman pemahaman, serta kedekatan kepada Allah merupakan unsur penting dalam melahirkan tradisi intelektual yang kuat.

Para ulama terdahulu juga memperlihatkan bahwa penguasaan ilmu agama membutuhkan proses panjang. Mereka menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mempelajari Al-Qur'an, hadis, fikih, bahasa Arab, dan berbagai disiplin ilmu lainnya melalui bimbingan guru serta tradisi keilmuan yang terjaga.

Refleksi sejarah ini menjadi tantangan bagi lembaga pendidikan Islam masa kini. Kemajuan teknologi dan kemudahan akses informasi seharusnya membuat proses pembelajaran semakin berkualitas, bukan justru melahirkan generasi yang kurang memiliki kedalaman ilmu.

Pendidikan Islam perlu kembali menghidupkan tradisi membaca, meneliti, berdiskusi, menulis, dan menghasilkan karya ilmiah yang bermanfaat. Perguruan tinggi Islam juga harus mendorong mahasiswa untuk tidak hanya menjadi konsumen ilmu pengetahuan, tetapi mampu menjadi produsen pemikiran dan karya intelektual yang memberikan kontribusi bagi perkembangan umat.

Muhammadiyah dan Evaluasi Kualitas Pendidikan

Salah satu poin penting yang menjadi perhatian dalam muzakarah adalah tanggung jawab Muhammadiyah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kualitas lembaga pendidikan yang berada di lingkungan Persyarikatan.

Sebagai organisasi Islam yang memiliki sejarah panjang dalam bidang pendidikan, Muhammadiyah telah memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Sekolah, madrasah, pesantren, dan perguruan tinggi Muhammadiyah tersebar di berbagai wilayah dan menjadi bagian penting dari gerakan dakwah Persyarikatan.

Namun, besarnya jumlah lembaga pendidikan tidak boleh membuat Muhammadiyah merasa cukup dengan pencapaian yang telah diraih. Justru, semakin besar institusi pendidikan yang dimiliki, semakin besar pula tanggung jawab untuk memastikan kualitas pendidikan dan karakter lulusannya.

Narasumber mengingatkan bahwa terdapat kasus-kasus ketika lulusan lembaga pendidikan Muhammadiyah belum sepenuhnya mencerminkan komitmen keislaman yang diharapkan. Hal ini perlu menjadi bahan evaluasi bersama, bukan untuk menyalahkan individu atau lembaga tertentu, melainkan sebagai upaya memperbaiki sistem pendidikan secara menyeluruh.

Evaluasi tersebut dapat dilakukan melalui peninjauan kembali kurikulum pendidikan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan, kualitas pembelajaran agama, pembinaan ibadah, keteladanan pendidik, budaya Islami di lingkungan sekolah dan kampus, serta penguatan hubungan antara ilmu pengetahuan dan pengamalan agama.

Pendidikan Muhammadiyah harus mampu melahirkan insan yang memiliki kecerdasan intelektual, kematangan spiritual, keluhuran akhlak, dan kepedulian sosial. Inilah karakter pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada keberhasilan akademik, tetapi juga pada pembentukan manusia yang berkemajuan.

Dalam konteks ini, konsep pendidikan Muhammadiyah perlu terus diwujudkan melalui integrasi iman, ilmu, dan amal. Ketiganya merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dalam membangun generasi Muslim yang memiliki kemampuan menghadapi tantangan zaman tanpa kehilangan identitas keislamannya.

Penguatan Pendidikan Islam sebagai Agenda Masa Depan

Muzakarah Majelis Tarjih PDM Bukittinggi ini memberikan sejumlah pelajaran penting mengenai arah pengembangan pendidikan Islam di Indonesia. Pertama, kebijakan pemerintah terhadap pendidikan Islam harus terus dikawal agar benar-benar memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas umat.

Kedua, pengembangan lembaga pendidikan Islam perlu diikuti dengan peningkatan kualitas substansi pembelajaran. Bertambahnya jumlah sekolah, pesantren, dan perguruan tinggi Islam harus sejalan dengan peningkatan penguasaan ilmu agama, ilmu pengetahuan umum, serta pembentukan karakter peserta didik.

Ketiga, tradisi keilmuan Islam harus terus dipelihara dan dikembangkan. Kemampuan memahami sumber-sumber utama ajaran Islam, termasuk kitab-kitab turats, perlu mendapatkan perhatian serius, khususnya di lingkungan pendidikan tinggi Islam.

Keempat, pendidikan Islam harus mampu menghadirkan keseimbangan antara pengembangan ilmu pengetahuan modern dan penguatan nilai-nilai syariat. Integrasi keilmuan tidak boleh dimaknai sebagai pengurangan porsi pendidikan agama, tetapi harus menjadi jalan untuk memperluas kontribusi Islam dalam membangun peradaban.

Kelima, Muhammadiyah perlu terus melakukan pembenahan terhadap seluruh institusi pendidikannya. Evaluasi tidak cukup dilakukan pada aspek administrasi, akreditasi, dan pencapaian akademik, tetapi juga harus menyentuh kualitas keberagamaan, akhlak, dan komitmen pengamalan Islam para lulusan.

Penutup: Mengembalikan Ruh Pendidikan Islam

Muzakarah Majelis Tarjih PDM Bukittinggi dengan tema “Analisis Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia Era Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi” menjadi momentum penting untuk memperluas wawasan sekaligus memperkuat kesadaran kolektif mengenai tanggung jawab umat Islam dalam menjaga arah pendidikan.

Perjalanan sejarah menunjukkan bahwa pendidikan Islam selalu menghadapi tantangan yang berbeda pada setiap periode pemerintahan. Namun, satu hal yang tidak boleh berubah adalah tujuan utamanya, yakni membentuk manusia yang beriman, berilmu, berakhlak mulia, dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pendidikan Islam tidak cukup hanya melahirkan lulusan yang memiliki gelar akademik tinggi. Pendidikan Islam harus mampu membentuk pribadi yang memahami agamanya, mencintai ilmu pengetahuan, menjaga ibadah, menghormati sesama, serta menjadikan nilai-nilai Islam sebagai pedoman dalam kehidupan.

Bagi Muhammadiyah, tantangan tersebut merupakan panggilan untuk terus memperkuat gerakan pendidikan sebagai bagian dari dakwah dan tajdid. Lembaga pendidikan Muhammadiyah harus menjadi pusat keunggulan intelektual sekaligus pusat pembentukan karakter Islami.

Melalui muzakarah ini, PDM Bukittinggi diharapkan semakin memperkuat peran Majelis Tarjih sebagai ruang pengkajian, pendalaman, dan pengembangan pemikiran keislaman. Hasil pemikiran yang lahir dari kegiatan tersebut hendaknya tidak berhenti sebagai diskusi, tetapi dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan langkah-langkah strategis bagi pengembangan pendidikan dan dakwah Persyarikatan.

Pada akhirnya, kemajuan pendidikan Islam bukan hanya ditentukan oleh perubahan kebijakan pemerintah atau perkembangan kelembagaan, melainkan juga oleh kesungguhan umat Islam dalam menjaga tradisi ilmu, memperkuat akidah, mengamalkan syariat, dan membangun peradaban yang berlandaskan nilai-nilai Islam.

Pendidikan Islam harus maju dalam ilmu pengetahuan, kokoh dalam akidah, mendalam dalam penguasaan syariat, serta nyata dalam pengamalan akhlak. Inilah tantangan sekaligus tanggung jawab besar Muhammadiyah dalam menyiapkan generasi Islam yang berkemajuan.